Ini Daftar Lokasi Judi Legal di Jakarta era Gubernur Ali Sadikin

Gubernur Ali Sadikin memanfaatkan perjudian bola 88 alternatif sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan kontroversial diambil tanpa persetujuan Presiden Soeharto. Kebijakan yang murni lahir dari pemikiran Ali Sadikin memanfaatkan payung hukum yang ada.
Dalam Catatan Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977, Ali Sadikin melihat maraknya kegiatan perjudian sebagai peluang. Tujuannya, menarik pajak judi untuk menambah pundi kantong anggaran.
Saat itu di Jakarta banyak perjudian yang dilaksanakan secara liar. Ditambah https://www.aqilahnews.com/ faktor historis beberapa kalangan masyarakat yang menganggap judi sebagai bagian dari lifestyle.

Lokasi Judi Lawful di Jakarta

Ali Sadikin akhirnya Link Alternatif Bola88 mengeluarkan Surat Keputusan tahun 1967. Isinya legalisasi perjudian dan larangan melakukan perjudian secara liar. Setelah itu, Bang Ali segera meresmikan kasino pertama di Petak Sembilan No.52.

djudi bukanlah sumber yang inkonvensionil. Orang lain yang mengatakan demikian. Bagi saja djudi itu sumber yang konvensionil seperti sumber lainja. Sumber ini dikeluarkan berdasarkan hukum jang ada. Saya berpendapat https://www.alandwilliams.com/ djudi tidak dapat diberantas. Saja tutup club dan Petak Sembilan, di tempat lain djudi jalan terus. Saya akan mempertahankan djudi karena dengan demikian djudi bisa saja kontrol” dilansir dari Harian Beat, 19 Juni 1971.

Legalisasi judi play on words dilakukan. Mulai dari Lotere Totalisator hingga hwa-hwee bagi orang Cina. Berdasarkan Keputusan Gubernur, izin penyelenggaraan judi di Jakarta ditetapkan sebagai berikut:

1. Club Petak IX
2. Club Jakarta Theater
3. Club Copacabana
4. Stand Ketangkasan di Jakarta Fair/Field Promosi dan Hiburan Jakarta
5. Lotto Fair Proyek Senen dan Krekot
6. Lotto Pacuan Kuda Pulomas
7. Lotto Hailai, Ancol
8. Lotto Greyhound, Senayan

Syarat Tempat Judi

Tim dibentuk dengan tugas mengadakan situs idn poker pencegahan terhadap penyalahgunaan kebijaksanaan lokalisasi perjudian; melindungi masyarakat dari akibat negatif dengan mengadakan seleksi pengunjung; mencegah tempat untuk perbuatan asusila dan tindakan lain yang merugikan harga atau jiwa seseorang. Tim juga mengawasi seluk-beluk pengorganisasian permainan tersebut dan menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur. Pengawasan dilakukan dalam bidang retribusi dan pajak terutama dalam kelancaran pemasukan dan penggunaan.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada bidang keamanan dan polisionil dengan tujuan untuk mengamankan ketertiban fisik dan pengamanan tempat permainan. Kebijakan pengamanan juga berpatokan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dan Menteri Sosial.